sd Selamat Datang| Website Pengadilan Negeri Jeneponto
Pengadilan Negeri Jeneponto


Dapatkan Informasi Perkara Lebih Mudah Melalui Turatea Smart Court, Aplikasi berbasis WhatsApp Bot yang dapat memberikan informasi lengkap secara akurat dan cepat

Mulai di Sini

Sosialisasi dan Simulasi E-Berpadu Pengadilan Negeri Jeneponto bersama APH di wilayah hukum kabupaten Jeneponto

 

Sosialisasi dan Simulasi E Berpadu Pengadilan Negeri Jeneponto (1)

Jeneponto, Senin, tanggal 29 Juli 2022 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jeneponto menyelenggarakan sosialisasi Aplikasi e-Berpadu yang diikuti oleh stake holder dalam lingkup wilayah hukum kabupaten Jeneponto. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sehubungan dengan tindak lanjut telah di tandatanganinya nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan 10 (sepuluh) instansi terkait Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Elektronik (SPPT-TI).
Mahkamah Agung telah memberikan konsen terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan pelayanan yang sifat nya prima kepada para pencari keadilan, mengingat EODB (Ease Of Doing Bussiness) Negara Indonesia berdasarkan World Bank ada di peringkat ke 73.
Satu dekade terakhir, Mahkamah Agung terus membangun aplikasi yang memudahkan dalam pemberian pelayanan baik yang berkaitan dengan adminitrasi perkara maupun keterbukaan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satunya adalah aplikasi e-Berpadu. Aplikasi yang dibangun bentuk keseriusan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkannya badan peradilan yang modern berbasis pada Teknologi dan Informasi dan juga tentunya untuk mewujudkan sistem administrasi perkara pidana secara terpadu.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Elektronik (SPPT-TI) memuat “Item yang baru dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, ungkap Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung”, sebagaimana yang diakses dan dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadir dalam pembukaan kegiatan sosialisasi yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Ibu Endah Sri Andriyani, S.H, M.H, bersama dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Panitera, dan Sekretaris serta narasumber yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto yakni Bapak Adhitia Brama Pamungkas S.H., didampingi oleh Tim Kerja e-Berpadu yang terdiri dari Staf PTIP, Staf/Operator Pidana dan juga dibantu oleh CPNS.
Turut hadir pula dalam acara tersebut tamu undangan yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto yang diwakilkan, Kepala Resort Jeneponto yang diwakilkan dan juga Kepala Rutan yang diwakilkan, yang hadir bersama dengan penanggung jawab dan operator masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga seluruh tamu undangan lainnya.
Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto membuka acara Sosialiasi dan Simulasi e-Berpadu dengan sambutan “e-Berpadu adalah salah satu kelanjutan dari telah ditandatanganinya nota kesepahaman SPPTI yang dapat memberikan kemudahan dalam hal berkas administrasi perkara yang sebenarnya program ini telah start dari tahun 2014”. Acara dilanjutkan dengan penyerahan Buku Panduan e-Berpadu, kepada 3 (tiga) Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Jeneponto yakni Kejaksaan Negeri Jeneponto, Polres Jeneponto, dan Rutan Jeneponto.
Acara Sosialiasi dan Simulasi e-Berpadu menjadi inti acara yang muatan materinya disampaikan oleh Narasumber Bapak Adhitia Brama Pamungkas, S.H. yang merunut filosofi atau latar belakang hingga terbentuknya beberapa aplikasi termasuk e-berpadu. Pada kesempatan yang sama juga narasumber membahas tentang pelayanan prima di Pengadilan dan berbagai instansi, perbandingan EODB (Ease of Doing Bussines) negara Indonesia dan Singapura, ICMS (Integrated Case Manajement System) milik Singapura, hingga bermuara pada inti mengenai e-Berpadu sebagai cikal bakal (embrio) dari e-Court Pidana yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan dan memangkas birokrasi yang tidak efektif. “e-Berpadu adalah salah satu bentuk aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untukn penyeragaman dari beberapa aplikasi yang telah dibentuk oleh masing-masing Pengadilan, yang mempunyai cara kerja dan tujuan yang sama yakni mengenai pengintegrasian administrasi perkara pra persidangan dengan APH yang lain” ungkap Bapak Adhitia Brama Pamungkas, S.H.
Lebih lanjut, narasumber juga menyampaikan jika e-Berpadu masih dalam proses pengembangan yang saat ini didalamnya termuat e-Pelimpahan, e-Penahanan, e-Penyitaan, e-Penggeledahan, e-Besuk dan e-Izin Pakai, yang ke depannya dalam waktu dekat sudah bisa running dan dipergunakan oleh APH serta Non APH.
Simulasi e-Berpadu bertujuan untuk memperjelas apa yang telah di paparkan oleh narasumber dan juga yang termuat dalam Buku Panduan e-Berpadu. Narasumber dan Tim Kerja e-Berpadu memandu para APH untuk langsung mempraktikkan bagaimana penggunaan menu pelayanan yang termuat dalam e-Berpadu. Setelah selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang keseluruhan pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh Narasumber dan Tim Kerja.
Acara ditutup dengan sepatah dua patah kata dari Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto terkait pelaksanaan Sosialiasi dan Simulasi e-Berpadu yang kemudian dilanjutkan dengan acara dokumentasi foto-foto bersama seluruh APH dan tamu undangan yang hadir.
Pagi-pagi minum tebu, lebih enak dicampur madu,
Yuk Bapak Ibu, mari kita sukseskan e-Berpadu!!! (ABP)




Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari: prosedur biasa; dan prosedur khusus Prosedur Biasa digunakan dalam hal: Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; Informasi yang diminta bervolume besar

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsBantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk : 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas