LOGO

Pembaruan terakhir: Minggu, 02 Mei 2021
shade

Rabu, 14 April 2021 Pengadilan Negeri Jeneponto mengadakan sosialisasi terkait Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum, Pemberlakuan Aplikasi di Lingkungan Peradilan Umum, Evaluasi dan Hambatan Permasalahan SIPP, serta Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Jeneponto pukul 09.00 WITA. Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Bapak Arief Karyadi, S.H., M.Hum. dan dihadiri oleh Wakil Ketua, seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh Panitera Muda, Kasubbag PTIP, seluruh Jurusita dan Jurusita Pengganti, seluruh staf, PPNPN, dan tenaga sukarela bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto menjeaskan tentang adanya perubahan biaya materai dari Rp 6.000,- menjadi Rp 10.000,-. Selain itu, dijelaskan juga bahwa terdapat beberapa aplikasi yang diberlakukan di Lingkungan Peradilan Umum, antara lain Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER), dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI).

Sosialisasi selanjutnya mengenai tindak lanjut terkait evaluasi hambatan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIPP, oleh karena itu Pengadilan Negeri diminta untuk membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP). Tugas Satgas SIPP Pengadilan Negeri adalah menghimpun hambatan dan permasalahan SIPP terkait permasalahan teknis dan implementasi SIPP yang tidak dapat diselesaikan dan melaporkan kepada Satgas SIPP Pengadilan Tinggi setiap 3 bulan sekali atau dapat lebih sering seuai kebutuhan.

Berikutnya dilanjutkan dengan penjelasan mengenai akurasi dan pengendalian mutu data SIPP. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi keakuratan dan kualitas data SIPP oleh Panitera Muda.

Dengan diadakan sosialisasi tersebut, diharapkan kepada para Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Pegawai Pengadilan Negeri Jeneponto dapat memahami dan melaksanakan aturan mengenai Penyesuaian Tarif Bea Materai, Pemberlakuan Aplikasi di Lingkungan Peradilan Umum, Evaluasi Hambatan dan Permasalahan SIPP, serta Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP.