Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Kamis, 20 Juli 2017
shade

Situs resmi pengadilan negeri jeneponto

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara  
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Perkara  
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil Perkara  
B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum
 1.  Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara  
2.  Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri Perkara  
3.  Biaya Pendaftaran pada Pengadilan Niaga
a. Nilai utang s.d. Rp1.000.000.000,00 Permohonan  
b. Nilai utang lebih dari Rp1.000.000.000,00 s.d.  Rp50.000.000.000,00 Permohonan  
c. Nilai utang lebih dari Rp50.000.000.000,00 s.d. Rp250.000.000.000,00 Permohonan  
d. Nilai utang lebih dari Rp250.000.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000.000,00 Permohonan  
e. Nilai utang di atas Rp500.000.000.000,00 Permohonan  
C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara  
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama Perkara  
D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara  
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara  
E. Hak Kepaniteraan Lainnya
1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan  Lembar  
2. Hak Redaksi  Penetapan/ Putusan  
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan  Berkas  
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan  
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran  
6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan Penetapan  
7. Melakukan penjualan di muka umum/lelang atas perintah pengadilan Penetapan  
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan Surat  
9. Legalisasi tanda tangan Putusan  
10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan Berita Acara/ Putusan  
11. Pencatatan:
1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum Akta  
2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita Akta  
3) Penyerahan surat dari berkas perkara Berkas  
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum Akta  
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord. S.1916 No. 46 Akta  
14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Akta  
15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil Surat Kuasa  
16. Pengesahan surat di bawah tangan Surat  
17. Uang Leges Putusan/ Penetapan