Informasi Biaya Perkara Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jeneponto, Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, bertanggal 13 Februari 2014 Tentang Panjar Biaya Proses

 

Sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009

 

UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012

 
Kunjungan Perwakilan Australian Aid (Posbakum)
03 Apr 2014 05:19 - Super UserKunjungan Perwakilan Australian Aid (Posbakum)

Jeneponto 4 Maret 2014, Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto menyambut kedatangan perwakilan Australian Aid yg diwakili oleh Mr. CRAIG EWERS, Mr.PATRICK BURGERS, Mrs. ELIZABETH JACKSON. kedatangan perwakilan Australian Aid di Pengadilan Negeri Jeneponto kali ini adalah sebagai Inspeksi pada Pos Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,   [ ... ]

Selengkapnya
SOSIALISASI PEMBENTUKAN dan PENGEMBANGAN JARINGAN ...
05 Apr 2014 14:42 - Super User Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/pn-jeneponto/www.pn-jeneponto.go.id/modules/mod_minifrontpage/themes/default/tmpl/bottom.php on line 79

Jakarta-Humas, dewasa ini teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan birokrasi sehingga peningkatan skill dan knowledge menjadi sangat penting. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bukanlah hal yang baru. Regulasi yang mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah ada sejak tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, yang k [ ... ]

Selengkapnya
Sambutan Ketua PN- Jeneponto
22 Mar 2014 18:21 - Super UserSambutan Ketua PN- Jeneponto

Selamat datang di situs web Pengadilan Negeri Jeneponto Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya situs web Pengadilan Negeri Jeneponto dapat dipersembahkan. Salah satu prinsip dalam penerapan good governance di era reformasi saat ini adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas tapi bertanggung jawab. Seluruh informasi dalam kegiatan pemerintahan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk informasi yang memadai agar dapat dimengerti dan diketahui masyarakat. Mengingat tujuan utama  [ ... ]

Selengkapnya

Eksekusi

Penegakan Hukum dan Etika dalam Pemilihan Umum
04 Apr 2014 05:36 - Super User Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/pn-jeneponto/www.pn-jeneponto.go.id/modules/mod_minifrontpage/themes/default/tmpl/bottom.php on line 79

JAKARTA – HUMAS, Dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke 61 PP IKAHI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil melalui Penegakan Hukum dan Etika”. Seminar ini merupakan rangkaian dari kegiatan Ulang Tahun IKAHI yang dipusatkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2014. Sebagai organisasi [ ... ]

Selengkapnya
PENGADILAN UNTUK SEMUA
04 Apr 2014 05:34 - Super User Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/pn-jeneponto/www.pn-jeneponto.go.id/modules/mod_minifrontpage/themes/default/tmpl/bottom.php on line 79

JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan.  [ ... ]

Selengkapnya
Pentingnya Jurnal Dokumen Informasi Hukum
04 Apr 2014 05:26 - Super User Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/pn-jeneponto/www.pn-jeneponto.go.id/modules/mod_minifrontpage/themes/default/tmpl/bottom.php on line 79

JDIH-JAKARTA, Selasa (26-11-2013). "Mahkamah Agung RI memandang bahwa keberadaan JDIH penting, mengingat tugas pokok Mahkamah Agung RI serta pengadilan pada 4 lingkungan peradilam adalah menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, dalam hal menyelesaikan suatu perkara diperlukan sarana Peraturan Perundang-undangan secara lengkap, cepat dan mudah didapat" Hal ini diungkapkan Kepala Biro Hu [ ... ]

Selengkapnya

Statistik Pengunjung

We have 8 guests and no members online